Friday, August 22, 2014
 |
| Foto Illustrasi |
Berdasarkan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 65-66 Tahun 2011, Pimpinan Unit Percepatan Pembangunan
Papua dan Papua Barat (UPB4) Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono telah melantik
pejabat yang bekerja di sekertariat UP4B beberapa bulan yang silam.
Namun, semenjak di
lantiknya pimpinan UPB4P belum ada realisasi program yang di implementasikan.
Sehingga, banyak kaum sedang menyorotinya. Seperti yang termuat di
pelitaonline.com, Wakil Ketua DPR Papua, dari Partai Golkar, Paskalis Kossay
mengungkapkan bahwa“Peran Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat (UP4B) yang dipimpin Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono
belum dirasakan oleh rakyat Papua”.
Oleh karena itu,
jangan heran bila dan atau program tersebut tidak berjalan, sekalipun dengan
pendekatan yang berlibetpun tidak pernah menemukan solusi konkret untuk
membangun Papua. Selama ini fakta yang terjadi antara Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dan masyarakat Papua adalah Orang Papua minta A, NKRI jawab B.
Contoh lain Orang Asli Papua (OAP) minta menyelesaikan kasus pelanggaran HAM
namun jakarta memberikan kesejaterahan, Hal-hal seperti ini sangat ironis.
UP4B hingga kini,
sebagian besar masyarakat Papua menolak secara tegas, dan mereka (OAP)
menganggap bahwa program tersebut sebuah permen karet yang selalu wangi di
mulut. Anggapan lain dari warga masyarakat bahwa UP4B tidak akan menyelesaikan
akar persoalan di tanah Papua. Malah UP4B menjadi biang masalah di Negeri
Cenderawasih. Pemerintah pusat membentuk UPB4 hanya meredam kampanye Papua
Merdeka serta meredam isu Dialog Jakarta-Papua yang di media oleh pihak ketiga
atau negara ketiga yang netral.
Sekalipun, program
UP4B telah terbentuk beberapa bulan yang silam namun, akan menjadi sebuah
slogan. Faktanya Otonomi Khusus yang terpopuler jauh sebelum hadirnya UP4B,
kalangan masyarkat sudah nyatakan gagal total dan Otsus tersebut tidak mampu
menjawab tuntutan masyarakat secara fundamental.
Mendingan presiden
dan jajarannya menarik kembali UP4B tersebut hanya merugikan dana Negara.
Otomatis UP4B akan gagal karena program tersebut bukan permintaan masyarakat,
permintaan masyarakat adalah referendum dan dialog jakarta Papua yang di
mediasi oleh negara ketika yang netral. Program tersebut hanya paksaan dari
NKRI.
Oleh sebab itu,
Program NKRI yang berkaliberpun tidak akan menyelesaikan masalah di Papua.
Kecuali, Negara Indonesia mereview PEPERA 1969 dan dialog jakarta Papua yang di
mediasi oleh Negara ketiga yang netral.
Perjuangan Papua
bukan karena Ideologi, Kristen dan juga bukan Islam tapi kami orang Papua
berjuang Karena Sejarah.
