STATEMEN POLITIK

Posted by : KNPB Konsulat Friday, August 8, 2014

Badan Pengurus Konsulat Wilayah Indonesia Tengah

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPWIT-KNPB)

(Indonesia Central Region Board Of The West Papua National Committee)

Alamat Jln Raya: Manado–Tondano.www.papuaemergency@yahoo.com/e-mail:meagehiskia@yahoo.com/hp:081242718575

STATEMENT POLITIK

Tuntutan hak Penentuan Nasib sendiri adalah hak setiap orang, dijamin oleh Hukum internasional sehingga wajib diperjuangkan oleh rakyat Papua Barat, karena Hak Politik Bangsa Papua, telah dilanggar oleh Pemerintah Indonesia, dalam pelaksanan Penetuan pendapat Rakyat pada tahun 1969 di Papua Barat, merupakan pelecehan terhadap penghormatan hak asasi manusia di muka bumi ini.

Kolonialisme Indonesia yang kini menjadi jembatan bagi kapitalisme global adalah musuh rakyat dunia yang harus dihapuskan. Pemerintah Indonesia adalah perampok hak politik bangsa Papua, yaitu hak penentuan nasib sendiri melalui rekayasa Pepera tahun 1969. Kolonialisme dan kapitalisme (imperialisme) tanpa merasa bersalah telah menjadi aktor penentu masa depan bangsa Papua. Dari Pepera 1969 hingga paket politisasi Otonomi Khusus (Plus) 2013, kolonialisme tak henti-hentinya menjadi penentu masa depan bangsa Papua.

Oleh karena itu, tuntutan hak penentuan nasib sendiri (The right of Self-determination) adalah mutlak diperjuangkan. Kita harus menjadi penentu masa depan kita sendiri, bukan penguasa kolonial, juga buka kapitalisme global. Bahwa tawaran paket politik kolonial melalui Otsus, Pemekaran, UP4B, dan segala bentuk rupa adalah kebahagiaan semu. Kita patut membuang ilusi-ilusi kosong yang dipromosikan kolonial Indonesia dan para kapitalisnya.

Rakyatlah penentu hidup, karena itu rakyat harus jadi basis dan pelaku perjuangan. Itulah yang ditakuti musuh kita. Mereka takut bila rakyat bangkit melawan, karenanya penguasa konial Indonesia melalui TNI/Polri saat ini melakukan penghancuran basis rakyat dengan segala taktik busuknya seperti bantuan-bantuan, penerimaan CPNS, Pemekaran, Pilkada, Otsus Plus, UP4B, pembentukan milisi sipil, BMP, LMA, dan banyak tawaran lainnya. Semua itu dilakukan agar kita lupa perjuangan, kita lupa diri, lupa bahwa tanah kita sedang dikuasai pendatang, dan lupa bahwa kita sedang habis dan punah diatas tanah kita.

Maka Untuk menyikapi agenda perjuangan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua yang semakin meningkat mendapat dukungan international, ini bukti bahwa international semakin hari semakin sadar atas persoalan West Papua, dimana hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua belum dilaksanakan secara adil dan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum international, standar-standar hak asasi manusia dan Piagam PBB.

Tentu saja kemajuan politik perjuangan West Papua ini tidak terlepas dari pengorbanan dan jeripaya yang dilakukan masyarakat West Papua. Kemajuan politik perjuangan West Papua ini juga menunjukan pengelolaan manajemen perjuangan rakyat West Papua semakin hari semakin baik.

Agenda tunggal perjuangan rakyat West Papua adalah “ menuntut International untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua”, karena hak ini belum dilaksanakan secara adil dan demokrasi. Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Nederland yang disponsori oleh Amerika ini tidak menjamin pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan bermatabat.

Perjanjian ini hanya sebagai legitimasi yang diberikan kepada Indonesia untuk menguasai wilayah West Papua. Parlemen Nasional West Papua (PNWP) menghimbau kepada rakyat West Papua untuk menjadikan agenda Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai agenda bersama untuk didorong dan diperjuangkan ke international.

Posisi Vanuatu, MSG harus kita dorong untuk terus memaikan peran dalam mendukung dan memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua dalam forum-forum PBB. Vanuatu sudah menunjukan sikapnya dimana telah mengangkat masalah West Papua pada Sidang Umum Majelis PBB September 2013. Vanuatu akan memainkan perannya untuk mempromosikan masalah West Papua di forum-forum international guna mendapat dukungan. Sikap politik Vanuatu ini telah dilakukan lagi pada forum dunia Commonwealth Head Of Governments Regional Meeting (CHOGRM) di Colombo, Sri Lanka. forum CHOGRM beranggotakan 53 negara di dunia. Mereka adalah Negara-negara bekas jajahan Inggris Raya "Pertemuan akan berlangsung mulai 16 November 2013 untuk dua hari. Dalam pertemuan tersebut masalah HAM Papua Barat akan dibawah oleh Perdana Menteri Vanuatu.

Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai lembaga representatif politik rakyat West Papua telah menugaskan Kommitte Nasional Papua Barat (KNPB), sebagai pelaksana nasional dalam memobilisasi rakyat guna mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Vanuatu yang dengan setia menolong mengangkat masalah West Papua di forum-forum internatioanal. Dan agenda Kampanye Papua Merdeka atau Free West Papua Campaign yang telah diluncurkan di Papua Nugini, pada tanggal 6 November pukul 11.00 sampai 12.30 siang oleh Koordinator diplomat OPM, Tuan. Benny Wenda di gedung Partners with Melanesian Inc., opposite Pacific Engineering, Conference Room, Hohola Industrial Center, Port Moresby, PNG.

Pembukaan Free West Papua Campaign Chapter PNG ini bertujuan untuk memberi Informasi dan kesadaran kepada warga Papua Nugini tentang perjuangan bangsa Papua untuk bebas dari penjajahan Indonesia.

Selain agenda peluncuran itu, anggota Pengacara Internasional untuk West Papua (ILWP) yang juga pakar hukum Internasional, Jenifer Robinson akan berada di PNG mulai 27 hingga 29 November untuk bertemu dengan anggota Parlemen PNG, bertemu dengan para pengungsi West Papua dan pidato umum tentang hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua.

Selain iven diatas, Ada agenda-agenda penting dalam bulan November, yakni: Peluncuran inisiatif “Sorong to Samarai” untuk agenda pengibaran Bintang Fajar pada 1 Desember 2013 di PNG, dan mendorong West Papua didaftarkan ke MSG. beberapa Kuliah Umum dan workshop Pertemuan dengan anggota-anggota Parlemen Nasional PNG untuk bergabung dengan IPWP.

Peresmian pembukaan kantor kampanye OPM di Port Moresby

Dan Point-point yang akan di sampaikan saat aksi damai di seluruh tanah papua pada tanggal 26 November 2013 adalah sebagai berikut:

1. Mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada Dewan Gereja Pasifik yang telah menyatakan dukungannya untuk perjuangan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua yang telah dibicarakan pada Koferensi Gereja Sedunia pada 5 November 2013 di Korea Selatan.

2. Mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Vanuatu yang mengangkat masalah West Papua (Hak Penentuan Nasib Sendiri rakyat West Papua) pada pertemuan 53 Pemimpin negara-negara persekmakmuran jajahan Inggris Raya pada tanggal 16-17 November 2013 di Srilangka.

3. Mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan pemerintah PNG yang telah menerima pemimpin Kemerdekaan International West Papua Mr. Benny Wenda dan member ijin pembukaan kantor kampanye OPM di Port Moresby

4 , Kami rakyat Papua Barat Mendesak kepada Pimpinan Negara MSG segera menindak lanjuti Hasil keputuasn KTT MSG pada tanggal 20 juli 2013 lalu demi hak penentuan Nasib Sendiri.

5. PBB, Amerika serikat, Belanda dan Indonesia segera bertanggung jawab atas nasib rakyat Papua Barat, dengan mencabut Resolusi 2504 dan memberikan kebebasan bagi rakyat Papua Barat Untuk menetukan nasib sendiri (Self Determination).

6. Kami Solidaritas Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Papua di Sulawesi utara MENUNTUT Kapada Pemerintah Swasta/Sipil dan TNI/POLRI yang ada di Tanah Papua Segera Bebaskan Penangkapan Aktivis KNPB dan Anggota PRD di Suluruh Tanah Papua.

7. Kami Solidaritas Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat Papua Di Sulawesi Utara yang tergabung dalam KNPB Konsulat Wilayah Indonesia Tengah MENDESAK Kepada Perdana Mentri Vanuatu dan Lembaga Hukum dan Politik (ILWP dan IPWP) untuk West Papua segera menyoroti Kepada Pemerintah Indonesia bahwa Hari ini Rabu tgl 26 Nov 2013 di seluruh Tanah Papua banyak Aktivis KNPB dan Anggota Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dapat di tangkap, Interogasi, teror, siksa sesuai Data akurat di Website Nasional Indonesia (Metro TV) dan Website Dll. oleh sebab itu TNI/POLRI Indonesia yang ada di West Papua itu Segera Bertanggungjawab/Bebaskan Tampa Syarat. Karena Sama saja Indonesia KO!!.. Bukan Negara Demokrasi!!

Demikian pernyatan sikap kami Atas perhatian dan kerja sama yang baik tak lupa kami haturkan berlimpah terima Kasih.

Manado 26 November 2013