HIMBAUAN UMUM KNPB KONSULAT  PERINGATAN 15 AGUSTUS,2014

Persoalan Papua Barat adalah sejarah pahit yang mengorbankan Nasib orang Papua Barat, atas persengkonggolan PBB Amerika Serikat Belanda dan Indonesia melalui beberapa forum Internasional tanpah melibatkan bangsa Papua Barat, subyek dalam dalam pengambil keputusan namun dilakukan secara sepihak yaitu, Perjanjian New York Agreement dan Roma Agreement yang tidak melibatkan Bangsa Papua pada hal Perjanjian-perjanjian tersebut adalah keberlansungan hidup Bangsa Papua. PEPERA yang dimulai pada 14 juli 1969 sampai dengan 2 agustus 1969 adalah kegiatan ilegal NKRI diatas Bangsa Papua.karena pemungutan suara dilakukan tidak demokratis dan sesuai dengan perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962.

Pepera pada tahun 1969 di Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Adanya masalah Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah Papua Barat di dunia politik internasional. Ketidaksetujuan beberapa anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri.

Untuk itu kami Badan Pengurus Konsulat  BPK-KNPB menghimbaukan kepada Bapak/I sadara/I seluruh kompnen Rakyat Papua Barat, turut memperingati hari bersejarah tersebut seluruh tanah Papua Sorong sampai Merauke. Tuntutan dalam aksi tersebut adalah sebagai berikut :

1.      Menutut PBB segera memperbaiki kesalahan masa lalu dan memfasilitasi bangsa Papua Barat menentukan Nasib sendiri melalui Referendum.

2.       Amerika serikat, Belanda dan Indonesia serta PBB segera Bertanggung jawab terhadap nasib bangsa Papua barat atas dikorbankan kongkalingkong di level internasional tanpah melibatkan orang Papua Barat pemilik negeri sebagai subyek yang mengakibatkan Pemusnahan Rasmelanesia di Papua Barat selama 52 tahun.

3.        Indonesia sebagai Negara anggota PBB segera menerima tuntutan Rakyat Papua Barat secara jentelmen memberikan ruang Demokrasi Bagi rakyat Papua Barat untuk berexpresi dan menetukan nasib masa depan bangsa Papua melalui Referendum sebagai solusi yang demokratis.

4.       Pepera 1969 cacat hukum dan moral oleh sebab itu NKRI hentikan semua kebijakan Politik kotor di Papua Barat sebelum orang Papua barat menentukan nasib masa depannya melalui referendum apakah orang Papua tetap ingin hidup bersama NKRI atau merdeka sendiri.

5.      Mendesak Polda Papua Segera Membebaskan dua wartawan Prancis 

Demikian Himbauan Kami atas perhatian dan partisifasi oleh seluruh komponen rakyat Papua Barat tak Lupa Kami haturkan berlimpah terima kasih Tuhan yesus Toko ReVolusi Dunia Senantasa Memberkati .

Salam Revolusi " Kita Harus Mengahiri"

Numbay,10 Agustus 2014

PELAKSANA

KNPB KONSULAT INDONESIA TENGAH

HISKIA MEAGE

Ketua Umum

PENANGGUNG JAWAB
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

AGUS KOSAY                          ONES SUHUNIAP
      Ketua I                                  Sekertaris Umum