KNPB Konsulat : Solidaritas Mahasiswa Pelajar dan Masyarakat Papua, Referendum Solusi Penyelesaian Konflik di Papua Barat
Friday, April 10, 2015
 |
| Saat Orasi, Ini sebagai Dokumen |
KNPB Konsulat, Manado (14/11/2011), Sambil meneriakan “Papua Merdeka !!! Papua Merdeka !!! SBY kanibal !!!” Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat Papua dan Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi di Manado Sulut, menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sulut menuntut pemerintah Indonesia untuk segera menyatakan referendum di Papua.
Masa yang sebelumnya tiba di kantor DPRD sulut ini, sempat berorasi di depan Bank BNI Unsrat dan di bundaran walter momanginsidi manado. Ketika berorasi di depan Bundaran Walter mongonsidi, salah satu dari orator menyampaikan bahwa sejarah PEPERA 1969 Tidak sesuai dengan mekanisme hukum internasional. ”PEPERA 1969 penuh dengan manipulasi Politik dan cacat Hukum sehingga harus diklarifikasi” tegasnya.
Bundaran Walter mongonsidi.
Setelah melakukan aksi di Bundaran massa menuju ke kantor DPRD Sulut. Massa disambut dengan baik oleh, sejumlah Anggota DPRD dan seluruh staf karyawan. Pada kesempatan itu, masa menyampaikan aspirasi kepada DPRD sulut bahwa, mereka mendesak kepada PDRD setempat sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini Bpk.Presiden RI, SBY – Beodiono, untuk segera menarik, personil TNI/Polri yang dalam beberapa bulan ini dikirim secara kontinu di Papua.
Kantor DPRD Sulut
Saat di Depan Kantor DPRD Ketua LMND Sulut Aryati Rahman mengecam pemerintah yang tidak demokratis. “Hari ini kita meminta kepada Pemerintah Sulawesi Utara untuk sama – sama memberikan dukungan untuk Papua Referendum” tegasnya. Hal ini juga mendapat respon positif dari anggota DPRD Benny Rhamdani.”Saya berani mengakatan ini sistem rezim berdebah yang tidak pernah melindungi hak – hak rakyatnya” tegasnya dengan penuh emosi di depan ratusan massa. Ia juga menyesalkan rentetan konflik di Papua Barat yang hingga kini menelan jutaan korban di Papua Barat. Kemudian di depan ratusan Ketua DPRD menanggapinya dengan penuh perhatian akan mendukung aspirasi dan mendukung untuk secepatnya agar pemerintah menyelesaikan konflik di Papua Barat.
Pernyataan Sikap
Ada beberapa point yang menjadi tuntutan yang disampaikan kepada Pemerintah DPRD Sulut diantaranya;
1. Mengutuk dan menolak praktik-praktik militeristik dalam bentuk kererasan, intimidasi, penyiksaan, pembunuhan dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan aparat gabungan TNI-POLRI di seluruh wilayah tanah air Papua dengan dalil separatis, makar dan Gerakan Pengacau Keamanan, sebab perjuangan bangsa Papua adalah menegakan hak kedaulatan politik dan Hak Asasi Manusia.
2. Hapuskan stigma hukum separatis, makar dan GPK, sebab bangsa Papua bukan bangsa separatis, makar atau GPK yang selama ini di stigmanisasikan oleh pemerintah Indonesia untuk membungkam aspirasinya.
3. Tutup total PT Freeport!!! Sebab Freeport merupakan dalang sumber kejahatan HAM dan Lingkungan, serta seret dan adili Bob James Moffet dan kroni-kroninya ke Mahkamah Internasional.
4. Komisi HAM PBB segera lakukan rapat darurat untuk membahas situasi terakhir HAM di Papua sebab kondisi Papua dalam Zona Darurat.
5. Pemerintah Indonesia (SBY-Boediono) segera buka ruang kebebasan seluas-luasnya bagi Jurnalis Independen dan Pekerja HAM Internasional di Papua Barat untuk kepentingan investigasi dan informasi.
6. Indonesia – PBB – Amerika Serikat dan Belanda segera mengakui hak politik rakyat Papua dengan melaksanakan Referendum Ulang.
7. Menolak dengan tegas dialog/komunikasi konstruktif yang ditawarkan pemerintah Indonesia.
8. Solusi final sebagai penyelesaian masalah bangsa Papua adalah melaksanakan Referendum Ulang untuk memberikan kebebasan pilihan bagi bangsa Papua Barat untuk tetap bersama NKRI atau Referendum.
MIIPA, KNPB Sulut, Sayap Cendrawasih, AMPTPI, LMND.
Setelah menyampaikan pernyataan sikap massa kemudian meninggalkan Kantor DPRD Sulut dengan tertib.
