Wednesday, October 1, 2014
 |
| Illustrasi |
Tuntutan Hak Penentuan Nasib sendiri
adalah hak setiap orang, dijamin oleh Hukum internasional sehingga wajib
diperjuangkan oleh rakyat Papua Barat, karena Hak Politik Bangsa Papua, telah
dilanggar oleh Pemerintah Indonesia, dalam pelaksanan Penetuan pendapat Rakyat
pada tahun 1969 di Papua Barat, merupakan pelecehan terhadap penghormatan hak
asasi manusia di muka bumi ini.
Kolonialisme
Indonesia yang kini menjadi jembatan bagi kapitalisme global adalah musuh rakyat
dunia yang harus dihapuskan. Pemerintah Indonesia adalah perampok hak politik bangsa Papua,
yaitu hak penentuan nasib sendiri melalui rekayasa Pepera tahun 1969.
Kolonialisme dan kapitalisme (imperialisme) tanpa merasa bersalah telah menjadi
aktor penentu masa depan bangsa Papua. Dari Pepera 1969 hingga paket politisasi
Otonomi Khusus (Plus) 2013, kolonialisme tak henti-hentinya menjadi penentu
masa depan bangsa Papua.
Oleh karena itu,
tuntutan hak penentuan nasib sendiri (The
right of Self-determination) adalah mutlak diperjuangkan. Kita harus
menjadi penentu masa depan kita sendiri, bukan penguasa kolonial, juga buka
kapitalisme global. Bahwa tawaran paket politik kolonial melalui Otsus,afirmasi
Pemekaran, UP4B, dan segala bentuk rupa adalah kebahagiaan semu. Kita patut
membuang ilusi-ilusi kosong yang dipromosikan kolonial Indonesia dan para
kapitalisnya.
Rakyatlah penentu
hidup, karena itu rakyat harus jadi basis dan pelaku perjuangan. Itulah yang
ditakuti musuh kita. Mereka takut bila rakyat bangkit melawan, karenanya
penguasa konial Indonesia melalui TNI/Polri saat ini melakukan penghancuran
basis rakyat dengan segala taktik busuknya seperti bantuan-bantuan, penerimaan
CPNS, Pemekaran, Pilkada, Otsus Plus, UP4B, pembentukan milisi sipil, BMP, LMA,
dan banyak tawaran lainnya. Semua itu dilakukan agar kita lupa perjuangan, kita
lupa diri, lupa bahwa tanah kita sedang dikuasai pendatang, dan lupa bahwa kita
sedang habis dan punah diatas tanah kita.
Maka Untuk menyikapi
agenda perjuangan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua yang semakin
meningkat mendapat dukungan international, ini bukti bahwa international
semakin hari semakin sadar atas persoalan West Papua, dimana hak penentuan
nasib sendiri rakyat West Papua belum dilaksanakan secara adil dan demokrasi
berdasarkan prinsip-prinsip hukum international, standar-standar hak asasi
manusia dan Piagam PBB.
Oleh; (***Frapex***) Anak Jalanan
